Sabtu, 08 Desember 2018
Pendidikan Merupakan faktor penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa lantaran tidak ada satu bangsa pun yang bisa mencapai kemajuan tanpa meletakkan pendidikan sebagai dasar utama pembangunan. Setiap bangsa yang ingin mencapai kemajuan perlu mempersiapkan sumber daya insan terlebih dahulu. Sejak awal Kemerdekaan, pendidikan di Indonesia terus mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik lantaran pada setiap periode pemerintahan, bidang pendidikan selalu mendapat perhatian dari pemerintah. Bagaimanakah perkembangan pendidikan di Indonesia semenjak awal kemerdekaan sampai reformasi? Untuk mengetahui perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa-masa tersebut, pelajarilah uraian berikut ini!
Baca juga: Alasan mengapa pendidikan itu penting
1. Perkembangan Pendidikan pada Awal Kemerdekaan
 |
| patung ki hajar dewantara |
Baca juga: 5 cara biar anak suka belajar
Pada masa penjajahan, kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak- anak Indonesia sangat terbatas. Dari sejumlah bawah umur usia sekolah, hanya sebagian kecil saja yang sempat menikmati sekolah. Akibatnya, sebagian besar penduduk indonesia masih buta huruf. Oleh lantaran itu, segera sesudah proklamasi kemerdekaan, pemerintah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K). ki Hajar Dewantara menjabat jabatan ini hanya selama 3 bulan. Kemudian, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Mr. T.S.G. Mulia yang hanya menjabat selama 5 bulan. Selanjutnya, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Mohammad syafei. Kemudian, ia digantikan oleh Mr. Soewandi.
Pada masa jabatan Mr. Suwandi, dibuat Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang bertugas untuk meneliti dan merumuskan dilema pengajaran sesudah Kemerdekaan. Setelah menuntaskan tugasnya, panitia ini memberikan saran-saran kepada pemerintah. Kemudian, disusunlah dasar struktur dan sistem pendidikan di Indonesia. Tujuan umum pendidikan di Indonesia merdeka ialah mendidik bawah umur menjadi warga negara yang berguna, yang diharapkan kelak sanggup menawarkan pengetahuannya kepada negara. Dengan kata lain, tujuan pendidikan pada masa itu lebih menekankan pada penanaman semangat patriotisme.
Pendidikan pada awal Kemerdekaan terbagi atas 4 tingkatan, yaitu: pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Pada final tahun 1949, tercatat sejumlah 24.775 buah sekolah rendah di seluruh Indonesia. Untuk pendidikan tinggi, sudah ada sekolah tinggi dan perguruan tinggi di beberapa kota menyerupai Jakarta, Klaten, Solo dan Yogyakarta. Selain itu, ada pula universitas menyerupai Universitas Gajah Mada.
2. Perkembangan Pendidikan pada Masa Demokrasi Liberal
Pada tahun 1950, diadakan pengalihan dilema pendidikan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah RIS (Republik Indonesia Serikat). Kemudian, disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititikberatkan kepada spesialisasi alasannya berdasarkan Menteri Pendidikan pada ketika itu, bangsa Indonesia sangat tertinggal dalam pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern. Menurut garis besar konsepsi tersebut, pendidikan umum dan pendidikan teknik dilaksanakan dengan perbandingan 3 banding 1. Maksudnya, setiap ada 3 sekolah umum, diadakan 1 sekolah teknik. Setiap lulusan sekolah dasar diperbolehkan melanjutkan ke sekolah teknik menengah (3 tahun), kemudian melanjutkan ke sekolah teknik atas (3 tahun). Setelah lulus sekolah teknik menengah dan sekolah teknik atas, diharapkan siswa sanggup mengerjakan suatu bidang tertentu.
Selain itu, lantaran Indonesia merupakan negara kepulauan, di beberapa kota menyerupai Surabaya, Makassar, Ambon, Manado, Padang, dan Palembang diadakan Akademi Pelayaran, Akademi Oseanografi, dan Akademi Research Laut. Tenaga pengajarnya didatangkan dari luar negeri menyerupai Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis.
Pada masa Demokrasi Liberal, didirikan beberapa universitas gres diantaranya ialah universitas Hasanuddin di Makassar, Universitas Andallas di Padang, Universitas Padjajaran di Bandung, dan Universitas Sumatra Utara di Medan.
3. Perkembangan Pendidikan pada Masa Demokrasi Terpimpin
Pada tahun 1950-an, murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya berbagai dan semuanya mengharapkan menjadi mahasiswa. Murid-murid ini ialah hasil pertama dari sistem pendidikan sesudah Kemerdekaan. Supaya mereka sanggup melanjutkan pendidikan, pemerintah memutuskan kebijakan untuk mendirikan universitas gres di setiap ibu kota provinsi dan menambahkan jumlah fakultas di Universitas-universitas yang sudah ada.
Selain itu, didirikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) untuk muridmurid lulusan pesantren yang beragama Islam. Adapun untuk murid-murid yang beragama Nasrani Protestan dan Katholik didirikan sekolah Tinggi Theologia dan seminari-seminari. Selanjutnya, didirikan pula perguruan tinggi-perguruan tinggi Islam, Nasrani dan Katholik, menyerupai Universitas Islam Indonesia, Universitas Nasrani Indonesia serta Universitas Katholik Atmajaya. Tercatat pada tahun 1961 telah berdiri sebanyak 181 buah perguruan tinggi.
4. Perkembangan Pendidikan pada Masa Orde Baru
Pokok-pokok penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa Orde Baru di antaranya diarahkan untuk membuat kesempatan berguru yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Khususnya pendidikan tinggi diarahkan pada sasaran pelatihan mahasiswa yang bisa menjawab tantangan modernisasi. Oleh lantaran itu, dikembangkanlah sistem pendidikan yang bekerjasama dengan pengembangan kesempatan dan kualifikasi bagi jenis-jenis lapangan kerja yang diharapkan oleh pembangunan nasional.
Pada masa Orde Baru, dimunculkan sebuah konsepsi pendidikan yang dikenal dengan sekolah pembangunan. Kosepsi ini diajukan oleh Mashuri S.H selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K). Dalam konsepsi sekolah pembangunan, para siswa dikenalkan kepada jenis-jenis dan lapangan serta lingkungan kerja. Hal ini dimaksudkan biar mereka sanggup melihat kemungkinan untuk menawarkan jasa melalui karyanya. Anak-anak didik tidak hanya diberi pelajaran teori, tetapi juga diperkenalkan kepada sejumlah pekerjaan yang kira-kira sanggup mereka lakukan. Dengan cara itu, mereka akan sanggup menyalurkan bakatnya masing-masing sekaligus sanggup mengikuti keadaan dengan lingkungan kerja yang akan mereka hadapi.
Adapun untuk menawarkan kesempatan berguru yang lebih luas, pemerintah melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Pendidikan Dasar. Adanya Instruksi Presiden ini membuat jumlah sekolah dasar meningkat pesat. Tercatat pada periode 1993/1994 hampir 150.000 unit SD Inpres telah dibangun. Selain melaksanakan Inpres Pendidikan Dasar, pemerintah juga melaksanakan aktivitas Pemberantasan Buta abjad yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 1978, Program Wajib Belajar yang dimulai pada tanggal 2 Mei 1984, dan aktivitas Gerakan Orang Tua Asuh (GNOTA).
5. Perkembangan Pendidikan pada Masa Reformasi
Pemerintah pada masa Reformasi menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Selain itu, pemerintah juga menawarkan ruang yang cukup luas bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan gres yang bersifat reformatif dan revolusioner. Hal ini sanggup dilihat dari ditetapkannya UU No 22 Tahun 1999 yang mengubah sistem pendidikan Indonesia menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan, dan UU No. 20 Tahun 2003 wacana Sistem Pendidikan Nasional menggantikan UU no 2 tahun 1989 yang mendefinisikan ulang pengertian pendidikan menjadi perjuangan sadar dan berkala untuk mewujudkan suasana berguru dan proses pembelajaran biar sisiwa secara aktif membuatkan potensi dirinya untuk mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, tabiat mulia, serta keterampilan yang diharapkan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Pemerintah pada masa Reformasi juga melaksanakan beberapa kali perubahan kurikulum. Perubahan-perubahan tersebut ialah sebagai berikut.
a. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
Pada pelaksanaan kurikulum ini, siswa dituntut untuk aktif memperoleh informasi. Guru bertugas sebagai fasilitator untuk memperoleh informasi. KBK berupaya untuk menekankan pada tercapainya kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil berguru (learning outcomes) dan keberagaman.
b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
Secara umum, KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK, namun perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Pemerintah pusat memutuskan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru, dituntut untuk bisa membuatkan dalam bentuk silabus dan
penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya.
c. Kurikulum 2013
Kurikulum 2013 menekankan pada kompetensi berbasis sikap, ketrampilan, dan pengetahuan, serta menekankan pada keaktifan siswa untuk mendapat pengalaman personal melalui observasi (pengamatan), bertanya, menalar, menyimpulkan, dan mengomunikasikan informasi dalam kegiatan pembelajaran.
Demikian artikel wacana Perkembangan Pendidikan Indonesia Dari awal kemerdekaan sampai Reformasi semoga bermanfaat.